Jerman Bantu Pengembangan Kereta Api Indonesia

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) Departemen Perhubungan dan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Bundesbahn (DB) telah menyepakati perjanjian pemberian bantuan dalam rangka mengembangkan perkeretaapian di Indonesia.

''Re ncananya Tim Survey dari DB, yang merupakan operator penyelenggara perkeretaapian di Jerman akan datang ke Indonesia pada tanggal 14–23 April 2008 untuk melakukan pendataan di lapangan,'' ujar Dirjen Perkeretaapian Dephub, Wendy Aritenang di Jakarta, Kamis (3/4).

Kunjunga n survey itu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan usulan pemecahannya. Ditjen KA telah berkoordinasi dengan PT. Kereta Api untuk memfasilitasi penyiapan jadwal dan lokasi kunjungan, bahan-bahan serta pendampingan selama survey.

''Setel ah melakukan courtesy call dan technical discussion dengan Dirjen Perkeretaapian, rencananya Tim Survey DB akan lakukan pemantauan ke beberapa UPT, operator perkeretaapian dan proyek-proyek perkeretaapian di beberapa daerah di Pulau Jawa,'' katanya.

Bebera pa daerah tujuan yang dimaksud adalah Balai Yasa Manggarai dan Circuit Track System (CTS), PT. Lembaga Elektronik Nasional dan Terminal Peti Kemas Gedebage di Bandung, PT. INKA Madiun serta Proyek Lintas Selatan dan Lintas Utara. ''Hasil pengamatannya akan jadi masukan Pemerintah Jerman dan DB untuk memutuskan bentuk bantuan yang diberikan,'' katanya.

Kesepa katan pemberian bantuan Pemerintah Jerman melalui DB ini merupakan hasil pertemuan antara delegasi Departemen Perhubungan yang dipimpin oleh Dirjen Wendy Aritenang dengan Chief Executive Officer (CEO) DB Hartmut Mecdom dalam rangkaian kunjungan kerja memenuhi undangan dari penyelenggara perkeretaapian di Jerman dan Belanda pada Januari 2008 lalu.

Dalam pertemuan tersebut dipresentasikan mengenai kondisi perkeretaapian di Indonesia dan kebutuhan pengembangannya antara lain tentang adanya backlog prasarana dan sarana perkeretaapian dan perlunya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pihak regulator maupun operator.